JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan mengenai ancaman pidana dalam KUHP baru yang berkaitan dengan penggunaan lambang negara. Putusan tersebut menjadi bagian dari upaya MK memberikan kepastian hukum sekaligus menegaskan batasan penerapan ketentuan pidana dalam penggunaan simbol-simbol kenegaraan.
Dalam pertimbangannya, MK menilai ketentuan pidana tidak dapat diberlakukan secara berlebihan terhadap penggunaan lambang negara, terutama apabila penggunaannya berada dalam konteks yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menghina simbol negara.
Putusan tersebut sekaligus menjadi perhatian karena penggunaan lambang negara selama ini memiliki aturan tersendiri. Lambang negara merupakan simbol kedaulatan dan identitas nasional sehingga penggunaannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan dihapusnya ancaman pidana tersebut, masyarakat tidak lagi menghadapi risiko pemidanaan berdasarkan ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Namun, hal tersebut tidak serta-merta berarti penggunaan lambang negara dapat dilakukan tanpa batas.
MK tetap menekankan pentingnya menjaga kehormatan simbol negara. Penggunaan lambang negara dalam berbagai kegiatan tetap harus memperhatikan konteks, tujuan, serta ketentuan hukum lain yang masih berlaku.
Putusan MK juga menjadi penegasan bahwa hukum pidana harus digunakan secara proporsional dan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Ketentuan yang berpotensi menimbulkan penafsiran terlalu luas perlu ditempatkan dalam batas-batas yang jelas agar tidak mengancam kebebasan warga negara secara tidak semestinya.
Bagi masyarakat, putusan tersebut memberikan kepastian mengenai batas penerapan hukum pidana dalam perkara yang berkaitan dengan simbol kenegaraan. Pemerintah dan aparat penegak hukum selanjutnya perlu menyesuaikan penerapan aturan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh MK.
Putusan tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan KUHP baru yang memuat berbagai ketentuan pidana baru. Setiap norma pidana diharapkan memiliki rumusan yang jelas, terukur, dan tidak membuka ruang kriminalisasi terhadap tindakan yang seharusnya tidak masuk dalam ranah pidana.
Meski ketentuan pidana terkait penggunaan lambang negara dihapus, penghormatan terhadap simbol negara tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa. Masyarakat diharapkan tetap menggunakan lambang negara secara bertanggung jawab serta memahami aturan yang mengatur penggunaannya.
Putusan MK ini selanjutnya menjadi bagian dari perkembangan hukum pidana nasional dan akan menjadi rujukan dalam penerapan ketentuan KUHP baru. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai putusan MK serta menjunjung tinggi prinsip kepastian, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.
About the Author
